KETERBUKAAN DAN KEADILAN

  1. Keterbukaan dan Keadilan
  • Keterbukaan seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono (2003) merupakan ciri tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu sebagai berikut.
    • Mengikutsertakan semua masyarakat
    • Transparan dan bertanggungjawab
    • Efektif dan adil
    • Menjamin adanya supremasi hukum
    • Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, ekonomi, dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat
    • Memperhatikan kepentingan rakyat miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan
    • Di samping pendapat tersebut, ciri-ciri good governance juga diberikan oleh badan PBB yang menangani program-program pembangunan, yakni UNDP (United Nations Development Program), yakni adanya partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, keefektifan dan efisiensi, pertanggungjawaban, serta visi strategis.
    • Keterbukaan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak untuk mengetahui dan memahami:
      • program-program pemerintah;
      • pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah; dan
      • evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh kemajuan berbagai media informasi.
    • Dengan adanya keterbukaan yang dijalankan dalam roda pemerintahan negara kita, mendorong adanya partisipasi masyarakat luas dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
    • Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara terutama dalam hal pengawasan terhadap pemerintah sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
    • Mendorong kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah
    • Dapat mengikis secara tuntas terhadap budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan
    • Berkembangnya iklim demokrasi dalam segala aspek kehidupan sehingga mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
    • Perpecahan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang tertutup dapat dihindari melalui keterbukaan yang dijalankan oleh pihak pemerintah.
    • Beberapa konsep keadilan di antaranya sebagai berikut.
      • Keadilan proporsional

Keadilan yang disesuaikan dengan ketika seseorang menerima suatu hak (sesuai dengan kebutuhannya).

  • Keadilan distributif

Keadilan yang didasarkan pada pembagian secara merata.

  • Keadilan komutatif

Tindakan atau perbuatan adil yang dilandaskan pada tindakan orang lain.

  • Keadilan profetik

Perbuatan atau penilaian adil berdasarkan rujukan agama. Manusia tidak memiliki kewajiban untuk mengubah, tetapi hanya memahami, mempelajari, dan menjalankan kewajiban keagamaan di muka bumi.

  • Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai keadilan, yaitu:
    • keadilan komutatif, keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan;
    • keadilan distributif, keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan individu;
    • keadilan kodrat alam, bersumber pada kodrat alami;
    • keadilan konvensional, keadilan yang mengikat warga negara, dimana keadilan tersebut diwujudkan melalui suatu kekuasaan khusus; dan
    • keadilan perbaikan, perbuatan seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Sementara pengertian sistem politik menurut beberapa tokoh, antara lain sebagai berikut.

  • Henri B. Mayo

Suatu sistem politik mengatur dirinya sebagian melalui mekanisme pengaturan dan melalui dukungan, baik yang khusus maupun yang umum, yang dapat diturunkannya dalam masyarakat.

  • David Easton      

Sistem politik merupakan interaksi dalam tiap masyarakat yang mengikat dan mengandung otoritas. Keseluruhan interaksi tersebut mengatur pembagian nilai nilai berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat.

  • R. Dahl

Sistem politik adalah sistem yang ditemui dalam masyarakat merdeka untuk menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

  1. Pemerintahan
  • Secara umum, pemerintah mempunyai arti sebagai berikut.
    • Dalam arti luas, berarti suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan berkuasa dan memerintah di suatu wilayah negara. Di dalamnya meliputi lembaga eksekutif (berkaitan dengan pelaksana), legislatif (berkaitan dengan pembuat aturan atau undang-undang) dan yudikatif (berkaitan dengan peradilan atau hukum).
    • Dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas Presiden dan wakilnya serta para Menteri yang tergabung dalam kabinet.
    • Karakteristik pemerintahan ideal (good governance) menurut UNDP, yaitu sebagai berikut.
      • Partisipasi (participation), syarat utama warga negara dalam berpartisipasi adalah:
        • ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan;
        • ada keterlibatan secara emosional; serta
        • memperoleh manfaat, secara langsung dan tidaklangsung dari keterlibatannya.
      • Penegakan hukum (rule of laws)
        • Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), perangkat keras (hardware) maupun sumber daya manusianya (human resources).
      • Transparansi (transparency)
        • Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
      • Daya tanggap (responsiveness)
        • Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan, dan berorientasi pada kekuasaan.Untuk mengetahui kepuasan masyarakat sebagai konsumen, perlu dilakukan survey secara periodik
      • Berorientasi pada konsensus (consensus orientation)
        • Aktivitas politik berisi dua hal pokok, yaitu konflik dan konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan pada konsensus. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil.
      • Keadilan atau kesetaraan (equity)
        • Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan. Sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.
      • Keefektifan dan efisiensi (effectiveness and efficiency)
        • Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi pada sektor publik.
      • Akuntabilitas (accountability)
        • Pertanggungjawaban setiap aktivitas secara menyeluruh kepada publik atau masyarakat luas, di samping kepada atasan. Akuntabilitas meliputi hal-hal berikut ini.
        • Akuntabilitas organisasional/administrative
        • Akuntabilitas legal
        • Akuntabilitas politik
        • Akuntabilitas professional
        • Akuntabilitas moral
      • Visi strategis (strategic vision);
        • Perlu memiliki visi jangka panjang (long-term vision), visi jangka menengah (mid-term vision) dan visi jangka pendek (short-term vision). Ciri visi yang baik adalah
          • bersifat spesifik;
          • disusun dalam bahasa yang sederhana;
          • bersifat terukur;
          • mungkin untuk dicapai;dan
          • mempunyai dimensi waktu tertentu.
          • Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
            • Nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa tidak dijadikan sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara
            • Pancasila sebagai ideologi negara disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan
            • Konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik
            • Hukum telah menjadi alat kekuasaan
            • Penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan keberpihakan dalam perekonomian
            • Sistem politik yang otoriter
            • Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik
            • Pemerintah mengabaikan sistem demokrasi
            • Pemerintahan yang terpusat
            • Penyalahgunaan kekuasaan
            • Penyalahgunaan Peran sosial politik TNI
            • Dampak negatif dari fenomena globalisasi
    • Tidak terlaksananya pemerintahan yang terbuka, akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti diidentifikasi berikut ini.
      • Berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Dengan demikian, segala sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tidak mendapatkan tanggapan dari rakyat.
      • Berjalannya sistem pemerintahan yang otoriter, karena pemerintah kurang mendapatkan pengawasan atau kontrol sosial dari masyarakat luas.
      • Tidak tersentuhnya kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak jarang kepentingan masyarakat, dijadikan hanya sekadar alat untuk membenarkan tindakan penguasa negara.
      • Perwujudan keadilan dan kesejahteraan sebagai salah satu hak warga negara tidak terwujud karena ruang gerak rakyat sangat dibatasi oleh penguasa yang otoriter.

Kondisi bangsa dan negara yang rentan akibat gejolak sosial yang menuntut kebebasan, keadilan, dan keterbukaan. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus tanpa adanya perubahan, ancaman disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s