Hubungan Internasional

  1. Hubungan Internasional

Budiono Kusumohamidjojo (1987)

Menggunakan istilah hubungan global atau ilmu hubungan global (the study of global relations) yang berarti segala bentuk hubungan yang meliputi seluruh dunia

• McClelland (1990),

Mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antarjenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi

• Stanley Hoffman yang dikutip oleh Couloumbis and Wolfe (1986)

Mengemukakan bahwa teori hubungan internasional kontemporer sebagai suatu studi sistematis mengenai fenomena yang bisa diamati dan menentukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku serta mengungkap karakteristik tipe-tipe hubungan antarunit nasional

• T. Nathiessen

Mengemukakan bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik sehingga terdiri atas komponen hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi, dan administrasi internasional dan hukum internasional

  • Perkembangan hubungan internasional dapat diuraikan dalam periode berikut.
    • Zaman Kuno
    • Zaman ini terbagi ke dalam beberapa masa, yaitu sebagai berikut.
      • Masa dinasti Chou (1122 – 221 SM)
      • Pada masa dinasti Chou terjadi hubungan yang sederhana, yaitu antarnegara feodal yang takluk terhadap kekuasaan kerajaan pusat. Bentuk interaksinya berupa transaksi dalam tradisi keagamaan dan kebudayaan yang berbeda. Pada masa dinasti ini sudah dikenal adanya kunjungan resmi kenegaraan, yaitu kunjungan penguasa yang dibalas penguasa lainnya yang disebut ch’ao. Selain itu, terjadi pertemuan para pejabat pemerintah antardua negara atau lebih yang disebut hui. Sudah ada penempatan atau pertukaran utusan (duta) yang dikenal dengan sebutan shih. Pada masa ini raja-raja seringkali melakukan shou, yaitu perburuan bersama dalam meningkatkan urusan diplomatik.
        • Masa polis Yunani (800 – 322 SM)
      • Pada masa kejayaannya, polis (negara kota) Yunani telah berhasil menjajah kawasan sepanjang pantai laut tengah. Selain itu, Yunani juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa Phunisia, Persia, Arab, India, dan bangsa Eropa.
        • Masa Romawi (abad ke-3 SM)
      • Pada masa ini, dominasi negara Yunani berkurang. Negara-negara kota mulai terisolasi oleh negara-negara besar di luar Yunani, seperti Persia, Macedonia, dan Romawi. Alasannya karena negara kota tersebut bergabung dengan kerajaan Romawi.
      • Zaman abad pertengahan dan negara modern
      • Masa ini dikenal dengan abad kegelapan (The Dark Ages) khususnya di benua Eropa. Pada masa ini, seringkali terjadi peperangan karena perbedaan kepentingan antargolongan. Selanjutnya pada pertengahan (The middle ages) melahirka pelopor hubungan internasional, yaitu Thomas Aquinas (1226-1274).
      • Zaman abad ke-19 sampai abad ke-20
      • Pada masa ini, hubungan internasional mengalami perubahan atau perkembangan yang ditandai dengan adanya kebangkitan nasionalisme dari setiap negara-bangsa, perang ideologi, dan perang teknologi. Pada awal abad ke-20, telah diadakan dua kali konferensi perdamaian di Den Haag (Belanda), yaitu pada 1899 dan 1907.
      • Konferensi ini sebagai awal dari pergaulan antarnegara dan keinginan untuk mencapai perdamaian dunia. Walaupun demikian, seolah-olah tidak memberikan penghargaan atas tujuan mulia dari kedua konferensi tersebut dengan meletusnya Perang Dunia I (1914-1918). Pada akhir Perang Dunia I, masyarakat dunia berhasil mendirikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang bertujuan mencegah terulangnya kembali perang yang memakan banyak korban. Namun, upaya LBB gagal dengan meletusnya Perang Dunia II.
        • Dalam perkembangan hubungan internasional tidak akan lepas dari politik. Berikut ini beberapa pendapat mengenai hal itu sebagai pengaruh dari ilmu politik.
        • Aliran idealisme

Aliran idealis merupakan suatu paham yang menganggap bahwa perdamaian merupakan kepentingan setiap bangsa. Oleh karena itu, perdamaian harus diciptakan, dijaga, dan dipertahankan. Menurut aliran ini, perang terjadi karena tidak adanya aspek legalistik dan moralistik yang menata hubungan antarbangsa. Adanya pengaruh dari aliran idealis menyebabkan lahirnya organisasi internasional pertama, yaitu Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang dilengkapi perangkat hukum internasional dengan misi untuk perdamian dunia.

  • Aliran realisme

Sekitar tahun 1950-an lahirlah pemikiran realisme. Aliran realis berpendapat bahwa untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional hanya dapat dilakukan melalui analisis masalah nyata dalam politik internasional yang didasarkan pada kekuatan (power politics). Aliran realis cenderung bertolak belakang dengan aliran idealisme karena menurut aliran realis prinsip-prinsip moral universal tidak dapat diterapkan terhadap tindakan negara-negara dalam formulasi universal yang bersifat abstrak, tetapi prinsip itu harus sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.

  • Aliran behavioralisme

Aliran ini berkembang akhir 1950-an yang menentang aliran sebelumnya (idealis dan realis) sebagai aliran tradisional. Menurut aliran ini, studi hubungan internasional tidak hanya menyangkut permasalahan internasional yang bernuansa politik dan sejarah saja, melainkan termasuk ilmu-ilmu sosial lainnya dan ilmu-ilmu alam.

  • Terdapat tiga asas dalam hubungan internasional di antaranya sebagai berikut:
  • Asas teritorial

Daerah adalah unsur penting dalam suatu negara dengan baatas teritorialnya harus jelas. Asas teritorial merupakan asas yang mengatur hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayah kedaulatannya atau daerahnya. Menurut asas teritorial, negara melaksanakan hukum untuk semua orang dan atau barang yang berada dalam wilayahnya.

  • Asas kebangsaan

Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya di mana pun ia berada, termasuk apabila warga negaranya berada di luar negeri.

  • Asas kepentingan umum

Menurut asas kepentingan umum, negara memiliki wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara hendaknya dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan menyangkut kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

  1. Tahap-tahap Perjanjian Internasonal
  • Berikut pernyataan beberapa tokoh mengenai perjanjian internasional.
  • Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. LL.M

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

  • Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. H.

Perjanjian internasional adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang saling berjanji akan saling mematuhi isi dari perjanjian itu yang berisi rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan pada kedua belah pihak.

  • Konferensi Wina Tahun 1969

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu yang mengatur perjanjian antarnegara selaku subjek hukum internasional.

  • J.G Starke

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan dua negara atau lebih yang mengadakan atau berusaha mengadakan suatu perhubungan antarmereka dan diatur oleh hukum internasional.

  • G. Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarsubjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multiralteral.

  • Oppenheimm-Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihak. Ciri-cirinya perjanjian tersebut sebagai berikut.

  • Perjanjian internasional adalah bentuk persetujuan dalam hubungan internasional.
  • Negara-negara yang mengadakan perjanjian adalah subjek hukum internasional.
  • Persetujuan dilakukan secara formal
  • Perjanjian menimbulkan akibat-akibat hukum berbentuk hak dan kewaiiban bagi peserta
  • Perjanjian yang termasuk dalam perjanjian internasional adalah berikut ini.
    • Perjanjian antara negara-negara
    • Perjanjian antara negara dan organisasi internasional
    • Perjanjian antarorganisasi internasional
    • Perjanjian antara Tahta Suci di Vatikan dan negara
    • Adapun yang tidak termasuk dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut.
      • Negara dan individu / perseorangan
      • Negara dan suatu badan hukum
      • Negara dan suatu perusahaan modal swasta
    • Anda dapat membedakan perjanjian internasional sebagai berikut.
    • Perjanjian bilateral, perjanjian bilateral atau perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract) menimbulkan adanya hak dan kewajiban negara yang melakukan perjanjian. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan untuk mengatur kepentingan dua negara sehingga tertutup bagi negara-negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Misalnya, perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada 27 Oktober 1969 serta perjanjian tentang Penguatan Kerja Sama dan Pertukaran Informasi antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (Bank Sentral Cina) yang ditandatangani di Jakarta, 7 November 2001.
    • Perjanjian multilateral, perjanjian multirateral atau perjanjian umum (law making treaty) adalah perjanjian yang dapat menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum untuk kepentingan masyarakat internasional. Akibat dari perjanjian itu tidak hanya bagi negara yang melakukan perjanjian saja, tetapi termasuk untuk negara lain yang tidak turut melakukan perjanjian dalam perjanjian multilateral tersebut,
    • Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam terminologi perjanjian internasional adalah sebagai berikut.
    • Traktat (treaty), yaitu suatu perjanjian antardua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan yang sama). Istilah traktat digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politik.
    • Konvensi, yaitu suatu perjanjian yang biasa digunakan dalam perjanjian multilateral. Ketentuan-ketentuannya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
    • Agreement, yaitu suatu perjanjian antardua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti traktat.
    • Protokol, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan yang tidak resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi karena hanya mengatur masalah-masalah tambahan.
    • Piagam (statuta), yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional, baik mengenai lapangan kerja internasional maupun mengenai anggaran dasar suatu lembaga.
    • Deklarasi (declaration), yaitu suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru.
    • Covenant, perjanjian yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan.
    • Charter, yaitu suatu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu.
    • Pakta (pact), yaitu perjanjian oleh beberapa negara secara khusus.
    • Modus vivendi, yaitu suatu dokumen yang mencatat hasil-hasil persetujuan internasional yang bersifat sementara dan dituangkan ke dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat yuridis yang sistematis.
    • Ketentuan penutup (final act), yaitu suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi yang menyebutkan negara-negara peserta dan nama-nama utusan yang ikut berunding serta tentang hal-hal yang disetujui dalam konferensi itu, termasuk interpretasi ketentuan-ketentuan hasil konferensi.
  • Sesuai hasil Konvensi Wina pada 1969 tentang hukum perjanjian Internasional, terdapat beberapa tahapan dalam yang harus ditempuh untuk melakukan perjanjian itu sebagai berikut.
  • Tahap perundingan (negotiation)
  • Pada tahap ini biasanya dilakukan pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak (negara) yang akan melakukan perjanjian mengenai masalah atau persoalan tertentu. Misalnya, masalah politik, pertikaian dalam bidang ekonomi atau perdagangan, masalah di bidang pertahanan atau menyangkut batas teritorial. Pihak yang berunding dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers).
  • Tahap penandatanganan (signature)
  • Setelah rencana perjanjian dalam bentuk naskah selesai, dokumen perjanjian siap untuk ditandatangani. Untuk perjanjian secara multilateral, penandatanganan teks perjanjian itu dianggap sah apabila disetujui oleh minimal dua per tiga suara peserta yang hadir, kecuali apabila ada ketentuan lain yang mengaturnya. Untuk perjanjian bilateral, diperlukan persetujuan suara secara bulat dari pihak-pihak yang melakukan perundingan.
  • Pengesahan (ratification)
  • Menurut Lord Stowell, suatu perjanjian dianggap tidak sempurna apabila tidak ada pengesahan. Pengesahan perjanjian biasanya dilakukan oleh kepala negara, lembaga perwakilan rakyat, atau badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan bertujuan untuk meyakinkan bahwa utusan tersebut benar-benar melakukan tugasnya serta tidak membuat perjanjian yang melampaui wewenangnya. Alasan pentingnya dilakukan pengesahan perjanjian adalah:
  • setiap negara berdaulat berhak menarik diri dari traktat apabila perlu;
  • setiap perjanjian internasional harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum nasional;
  • negara berhak meninjau dan menyelidiki kembali dokumen yang ditandatangani oleh utusannya sebelum dokumen itu dilaksanakan; dan
  • pemerintah harus memperhatikan pendapat umum (public opinion) yang tidak setuju terhadap perjanjian tersebut.
  • Secara umum suatu perjanjian internasional dapat berakhir, apabila:
  • telah tercapainya tujuan perjanjian itu;
  • masa berlaku perjanjian habis (kadaluarsa);
  • punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian;
  • adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian;
  • diadakannya perjanjian baru antarnegara yang meniadakan perjanjian terdahulu;
  • terpenuhinya syarat-syarat berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuannya;dan
  • berakhirnya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan penerimaan oleh pihak lainnya.
  • Setiap negara yang menyepakati suatu perjanjian harus tunduk dan melaksanakan perjanjian itu. Dalam hal ini dikenal asas pacta sunt servada (setiap perjanjian harus dihormati atau ditaati).
  • Apabila terjadi perubahan fundamental atau mendasar dalam keadaan tidak terduga, misalnya terjadi revolusi yang mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan, berlaku asas rebus sic stantibus, yaitu asas yang menyatakan alasan untuk mengakhiri perjanjian. Asas rebus sic stantibus hanya dilakukan apabila:
    • perubahan menyangkut hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian;
    • perubahan menyangkut hal-hal mendasar bagi perjanjian atau tidak diduga dan direncanakan sebelumnya;dan
    • pembatalan atau berakhirnya perjanjian untuk kepentingan dan kebaikan negara-negara peserta.
  1. Fungsi Perwakilan Diplomatik
  • Diplomatik berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu diploma yang berarti piagam, syarat perjanjian, atau dokumen yang mengukuhkan suatu kehormatan dan kewenangan atas hak-hak tertentu. Adapun diplomasi secara umum diartikan sebagai seni berunding (the art of negotiation), dimana pada setiap perundangan menuntut kemahiran dalam merumuskan kalimat demi kalimat secara tepat. Diplomasi terdiri atas teknik dan prosedur pelaksanaan hubungan antarnegara sehingga dijadikan sebagai alat pelaksanaan hubungan internasional. Keberhasilan diplomasi bergantung pada kemampuan, kemahiran, kecakapan, dan keahlian seorang diplomat.
  • Diplomat dalam arti umum adalah semua anggota kementrian luar negeri, khususnya mereka yang bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan di negara lain. Diplomat juga berarti orang yang melakukan perundingan, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan dengan kompromi secara langsung. Dengan demikian, Anda dapat menyatakan bahwa perwakilan diplomatik adalah wakil resmi suatu negara di negara lain atau agen antara departemen luar negeri dan departemen luar negeri dari negara dimana ia ditempatkan.
  • Perwakilan diplomatik-politik dapat diuraikan sebaai berikut.
  • Pada 1818 berlangsung kongres Aux La Chapella di Achen yang membahas mengenai tingkatan perwakilan diplomatik untuk mengatur hubungan negara-negara. Hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut
    • Duta besar berkuasa penuh (ambassador), merupakan perwakilan tingkat tertinggi yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador biasanya terdiri dari kepala dan wakil kepala perwakilan.
    • Duta (gerzant), merupakan perwakilan diplomatik negara dengan jabatan lebih rendah daripada duta besar. Ketika mengadakan pembicaraan, seorang duta harus melalui menteri luar negari dimana mereka bertugas
    • Menteri residen, sebenarnya jabatan menteri residen jarang digunakan. Menteri residen tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana mereka ditugaskan karena ia dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara
    • Kuasa usaha (charge de affair), tidak diperbantukan kepada kepala negara melainkan kepada menteri. Kuasa usaha dibedakan menjadi berikut ini kuasa usaha tetap dan kuasa usaha sementara. Kuasa usaha tetap menduduki jabatan tetap kepala dari suatu perwakilan. Apabila duta besar berhalangan, menteri luar negeri akan mengangkat kuasa usaha sementara yang berasal dari pejabat dinas luar negeri atau pegawai negeri lainnya yang bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik.
    • Atase, pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh yang terdiri atas atase pertahanan dan atase teknis. Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan oleh Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaan besar negara bersangkutan. Adapun atase teknis dipegang oleh pegawai negeri sipil yang tidak berasal dari lingkungan departemen luar negeri untuk membantu duta besar, misalnya atase pendidikan atau atase perdagangan.
    • Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik
    • Suatu perwakilan diplomatik mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
      • Representasi adalah selain untuk mewakili pemerintah negaranya ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan kepada negara penerima, dan mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
      • Negosiasi adalah untuk melakukan perundingan baik dengan negara dimana dia diakreditasi maupun di negara penerima.
      • Observasi, yaitu melakukan pengamatan mengenai peristiwa tertentu di negara pemerima yang kemungkinan dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
      • Proteksi, yaitu tugas untuk memberikan perlindungan terhadap pribadi, harta benda, serta kepentingan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.
      • Persahabatan, yaitu tugas dalam meningkatkan hubungan kerja sama persahabatan antara negaranya dan negara penerima.
    • Prosedur pembukaan perwakilan diplomat
    • Perwakilan diplomat di suatu negara mengikuti beberapa prosedur, seperti yang ditunjukkan berikut ini.
    • Diawali dengan persetujuan (agreement) dari kedua pemerintah negara, baik secara tertulis maupun lisan.
    • Calon yang diajukan oleh negara pengirim kepada negara penerima haruslah pribadi yang dapat diterima (persona grata).
    • Apabila pribadi calon tersebut tidak disenangi oleh pemerintah negara yang akan menerima (persona non grata), pemerintah negara pengirim harus memilih lagi seorang calon yang dianggap tepat.
    • Setelah mendapat persetujuan dari negara penerima, calon akan mendapat surat kepercayaan (letter of credence) yang ditandatangani oleh kepala negaranya. Dalam surat tersebut disebutkan nama utusan, pangkat, dan jabatan yang akan dipegangnya.
    • Hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik
    • Ketentuan mengenai adanya hak kekebalan bagi anggota perwakilan diplomatik ini berdasarkan Konvensi Wina, 1961 berikut ini.
    • Kekebalan pribadi duta
    • Hak mendapat perlindungan dari serangan atau ancaman kekerasan
    • Kekebalan dari alat paksaan yuridis, bebas dari peradilan setempat baik kriminal maupun sipil, misalnya bebas dari keharusan menjadi saksi
    • Kekebalan dan perlindungan gedung kedutaan serta tempat tinggal
    • Kekebalan dan perlindungan terhadap harta benda pribadi
    • Kekebalan melakukan korespondensi, artinya hak mengadakan komunikasi dengan menggunakan perwiran sandi dan surat-surat dikirim oleh kedutaan tidak boleh disensor.
    • Selain itu, beberapa hak istimewa yang dimiliki pejabat diplomatik, adalah:
    • dalam menggunakan alat-alat komunikasi;
    • kebebasan membayar pajak, bea cukai, dan mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka;dan
    • hak mengibarkan bendera negaranya di tempat kediaman duta.
    • Perwakilan Konsuler atau Perwakilan Non-Politik
    • Konsuler merupakan perwakilan yang membidangi persoalan non-politik yang memelihara kepentingan negara dan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah. Berikut ini dikemukakan mengenai kepangkatan, fungsi, dan tugas-tugas konsuler.
    • 1Kepangkatan dalam korps konsuler
    • Jenjang kepangkatan dalam korps konsuler adalah sebagai berikut.
    • Konsul jenderal, kedudukannya membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.
    • Konsul dan wakil konsul, konsul mengepalai suatu kekonsulan dan kadang-kadang membantu konsul jenderal. Sedangkan wakil konsul membantu konsul atau konsul jenderal yang kadang-kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.
    • Agen konsul, bertugas mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan pekerjaan konsuler. Agen ini diangkat oleh konsul jenderal dan ditugaskan di kota-kota yang termasuk wilayah konsuler.
    • Tugas-tugas korps konsuler
    • Tugas-tugas korps konsuler mencakup bidang-bidang berikut ini.
    • Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pertukaran pelajar atau mahasiswa.
    • Ekonomi, misalnya mengawasi pelayanan dan pelaksanaan perjanjian perdagangan atau promosi perdagangan suatu produk tertentu.
    • Tugas bidang lainnya, yaitu bertindak sebagai subjek hukum dalam praktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara dimana seorang konsuler ditempatkan. Selain itu, ia juga bertugas melakukan pencatatan sipil dan kenotariatan, pelaksana fungsi administratif lainnya, memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim, dan juga visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
    • Fungsinya
    • Fungsi-fungsi korps konsuler adalah sebagai berikut.
    • Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan
    • Melindungi kepentingan negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya
    • Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan
    • Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya
    • Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian
    • Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler
    • Hak kekebalan (immunity) pejabat perwakilan konsuler
    • Seorang pejabat perwakilan konsuler mempunyai hak-hak sebagai berikut.

• Hak kekebalan surat-menyurat resmi

• Pembebasan pajak setempat

• Hak menggunakan perwira sandi

• Kebebasan dan kewajiban hadir dalam sidang pengadilan

  • Hak berhubungan langsung dengan negara pengirim
  • Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.
  • Perwakilan diplomat mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional.
  • Perwakilan diplomat melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara Indonesia di negara peneima.
  • Perwakilan diplomatik melaksanakan suatu peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Indonesia dan organisasi internasional serta mengembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
  • Perwakilan diplomatik melaksanakan pengamatan, penilaian, dan penalaran.
  • Perwakilan diplomatik melakukan bimbingan, dan pengawasan terhadap warga negara RI yang berada di wilayah kerjanya.
  • Perwakilan diplomatik menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian.
  • Perwakilan diplomatik melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.
  • Secara umum, tugas dan peranan perwakilan Indonesia adalah sebagai berikut.
  • Dalam rangka memenuhi kepentingan pembangunan nasional, para wakil negara berusaha untuk mendapatkan bantuan luar negeri sebagai pelengkap dengan risiko sekecil mungkin.
  • Mengusahakan agar negara lain mau menanamkan modalnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), baik yang bersifat kerja sama maupun swasta dengan risiko sekecil-kecilnya dalam rangka pembangunan nasional.
  • Berusaha untuk memperoleh pinjaman luar negeri ataupun melalui bentuk-bentuk lain, apabila diperlukan melalui negara-negara lain dengan risiko sekecil mungkin.
  • Mengadakan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Mengadakan kerja sama dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, atau dalam bentuk lainnya.
  • Mengadakan kerja sama dalam bidang keamanan yang bersifat regional maupun internasional, keamanan perbatasan, dan lain-lain.
  • Mengadakan kerja sama untuk membentuk kawasan damai dan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kesejahteraan.
  • Meningkatkan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral yang penuh persahabatan dan saling pengertian.
  • Peran perwakilan Indonesia di luar negeri dapat dikategorikan sebagai berikut.
  • Peranan politik
  • Peranan yang dilakukan oleh para diplomat (dinas diplomatik) dengan menghasilkan suatu perundingan atau perjanjian yang bersifat bilateral.
  • Peranan nonpolitik
  • Peranan yang dilakukan oleh para konsultan (dinas konsultan) dengan menghasilkan hubungan perdagangan (business) dan unsur-unsur lainnya.
  • Suatu misi diplomatik dapat berakhir dengan persetujuan negara bersangkutan karena diberhentikan (recall) oleh pemerintahannya sendiri atau berdasarkan permintaan pemerintah negara dimana diplomat tersebut ditempatkan. Ketentuan berakhirnya suatu misi dipolomatik tersebut di antaranya sebagai berikut.
  • Berhenti karena dipanggil pulang (recall) oleh pemerintahnya sendiri. Hal ini terjadi dengan alasan sebagai berikut:

• diberhentikan dari jabatannya;

• dipanggil pulang untuk berkonsultasi (terjadi kegangan bilateral);

• dipindah atau dialihkan tugas;dan

• tindakan pendahuluan untuk pemberhentian.

  • Berhenti berdasarkan permintaan pemerintah negara dimana diplomat tersebut ditempatkan. Hal tersebut terjadi dengan alasan sebagai berikut.

• Statusnya menjadi persona non grata;

• Dipulangkan ke negara asal (recall) karena terjadi situasi yang tegang antara kedua negara yang merupakan awal dari permusuhan.

  • Seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh biasanya dibantu oleh beberapa pejabat yang disebut atase, yaitu sebagai berikut
  • Atase pertahanan adalah perwira TNI dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri serta ditempatkan di negara perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas perwakilan di bidang pertahanan keamanan.
  • Atase teknis adalah pegawai negeri suatu departemen di luar Departemen Luar Negeri dan Departemen Hankam atau pegawai negeri suatu Lembaga Pemerintahan nondepartemen yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Indonesia mengadakan hubungan kerja sama dengan negara-negara lain, baik itu bersifat bilateral ataupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain tersebut, yaitu Indonesia menjadi anggota ASEAN, Gerakan Nonblok, dan PBB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s