Sistem Pemerintahan

  1. Pengertian system pemerintahan
  • Dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan atau politik, pengertian sistem dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut.
  • Sistem sebagai sebuah wujud nyata (entity)
  • Dalam kategori yang pertama ini, sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh sebuah sistem. Pemersatu antarbenda tersebut bisa muncul secara alamiah, maupun melalui hasil budidaya manusia. Contoh sistem yang bersifat alamiah yaitu sistem tata surya, ekosistem, dan sistem syaraf. Sementara contoh sistem yang dibuat oleh manusia yaitu sistem gerak jam dan sistem gerak mesin.
  • Sistem sebagai kumpulan ide/gagasan
  • Dalam pengertian yang kedua ini, istilah sistem menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun secara terorganisir. Misalnya sistem pemerintahan Islam, sistem demokrasi, dan sistem ekonomi kapitalis.
  • Sistem sebagai sebuah metode atau cara
  • Dalam pengertian yang ketiga ini, istilah sistem menunjukkan suatu metode atau cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya sistem membaca cepat, sistem Kumon, dan sistem Iqra. Jadi menurut pengertian ini, istilah sistem lebih bersifat praktis dan operasional. Berbeda dengan pengertian kedua, di mana istilah sistem lebih bersifat abstrak.
    • Pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Di samping itu, istilah pemerintah juga memiliki beberapa arti lain yaitu:
    • ┬ápemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
    • ┬ápemerintah diartikan sebagai penguasaan suatu negara (bagian negara);
    • pemerintah diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara;
    • pemerintah diartikan sebagai negara atau negeri (sebagai lawan dari swasta); dan
    • pemerintah diartikan pula sebagai pengurus atau pengelola.
    • Menurut Samuel Edward Finer (1974: 3-4), dikemukakan bahwa istilah pemerintah (government) paling sedikit mempunyai 4 arti, yaitu:
    • menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing);
    • menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (state of affairs);
    • menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty of governing); dan
    • menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, methode, or system by which a particular society of governed).
    • W.S. Sayre mengemukakan bahwa pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannnya.
    • C.F. Strong mengemukakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangann untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, pertama, setiap negara dianjurkan mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua, negara harus memiliki kekuatan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan. Ketiga, negara harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dan membiayai penyelenggaraan peraturan tersebut demi kepentingan negara.
    • Ryas Rasyid (2002:29) mengemukakan bahwa pemerintahan sebagai suatu sistem mencakup tiga komponen utama yaitu sebagai berikut.
    • Aturan main (konstitusi, hukum, dan etika).
    • Lembaga-lembaga (yang berwenang melaksanakan aturan main) sebagai pengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
    • Pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga), sejumlah birokrat dan pejabat politik sebagai pelaku dan penanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan-kewenangan tadi.
    • Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen tersebut secara umum meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
      • Ciri Sistem Parlemen
      • Majelis menjadi parlemen
      • Eksekutif dibagi ke dalam dua bagian
      • Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan
      • Kepala pemerintahan mengangkat menteri
      • Kementerian (pemerintah) adalah bahan kolektif
      • Menteri biasanya merupakan anggota parlemen
      • Pemerintah bertanggungjawab secara politik kepada majelis
      • Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen
      • Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari bagian-bagiannya. Pemerintah majelis, tetapi mereka tidak saling menguasai
      • Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tidak langsung pada pemilih
      • Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik
      • Ciri sistem pemerintahan
      • Majelis tetap sebagai majelis saja
      • Eksekutif tidak dibagi, tetapi hanya ada seorang
      • Kepala pemerintahan adalah kepala negara
      • Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya
      • Presiden adalah eksekutif tunggal
      • Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan, begitupun sebaliknya.
      • Eksekutif bertanggunjawab kepada konstitusi
      • Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis
      • Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintah lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislkatif seperti pada sebuah parlemen
      • Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih
      • Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik
  1. Sistem Pemerintahan Indonesia
  • sistem pemerintahan di Indonesia dapat dijelaskan melalui 7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia berikut ini, antara lain sebagai berikut.
    • Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum.
    • Sistem Konstitusional.
    • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
    • Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis.
    • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
    • Menteri negara ialah pembantu Presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s