BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

  1. Pengertian dan prinsip budaya demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang dapat diartikan sebagai pemerintahan berada di tangan rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Demokrasi dapat disebut juga sebagai pelembagaan dari suatu kebebasan (institutionalization of freedom).

Berbicara tentang pengertian demokrasi, ada beberapa pendapat yang dapat kita jadikan acuan agar kita mudah memahaminya. Pendapat-pendapat tersebut antara lainnya dikemukakan oleh para tokoh seperti berikut.

    1. Kranenburg berpendapat bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerinyah) yang maknanya adalah “ cara memerintah oleh rakyat”.
    2. Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto. Berpendapat demokrasi adalah suatu Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu system dimana suatu Negara diikutsertakan dalampemerintahan Negara.
    3. Abraham Lincoln. Berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government oh the people, by the people, and for the people).

Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan tentang pengertian demokrasi seperti berikut. Demokrasi adalah suatu paham yang menegaskan bahwa pemerintahan suatu Negara di pegang oleh rakyat, karena pemerintahan tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. System pemerintahan demokrasi adalah demokrasi langsung.Pelaksana demokrasi itu disebut demokrasi langsung (direct democracy).

Dalam masa sekarang ini, di mana penduduk Negara berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan, sehingga dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang rahasia, bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, demokrasi seperti ini disebut demokrasi perwakilan (representative democracy).

Inti pemerintahan demokrasi kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh rakyat. Kemudian diwujudkan dalm ikut seta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan serta gerak poloitik Negara. Keikut sertaannya tersebut tentu saja dalam batas-batas ditentukan dalamperaturan perundang-undangan atau hokum yang berlaku. Salah satu hak dalam hubungannya dengan Negara adalah hak politik rakyat dalam partisipasi aktif untuk dengan bebas berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kebebasan tersebut dapat berbentuk dukungan ataupun tuntutan terhadap kebijakan yang diambil atau diputuskan oleh pejabat negara.

Demokrasi pada masa kini antara lain menyangkut hak memilih dan hak untuk dipilih, menyangkut pula adanya pengakuan terhadap kesetraan diantara warga negara, kebebasan warga negara untuk melakukan partisipasi politik, kebebasan untuk memperoleh berbagai sumber informasi dan komunikasi, serta kebebasan utuk menyuarakan ekspresi baik memlalui organisasi, potensi, seni, serta kebudayaan, dan efektif dan lestari tanpa adanya budaya yang memawarnai pengorganisasian bebagai elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Demokrasi memerlukan partisipasi rakyat dan deokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat serta bertujuan untuk mencapai kemasalahatan bersama, itukah pengertian demokrasi.

  1. 2.        Unsur-unsur Demokrasi

Unsur-unsur demokrasi meliputi:

a.   Adanya partisipasi masyarakat secara aktifd dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b.   Adanya pengakuan akan supremasi hokum ( daulat Hukum)

c.   Adanya pengakuan akan kesamaan di anatar warga Negara

d. Adanya kebebasan, di anataranya; kebebasan berekpresi dan berbicara/berpendapat berkebebasab untuk berkumpul dan berorganisasi, berkebebasan beragama, berkeyakinan, kebebasan untuk mengguagat pemerintah, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kebebasan untuk mengurus nasib sendiri.

e.   Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer

  1. 3.    Prinsip-Prinsip Demokrasi

Istilah demokrasi mengacu kepada dua hal, yaitu: pertama, seperangkat ketentuan normatif yang harus dipenuhi agar terbentuk sebuah sistem politik tertentu; dan kedua, sebuah bentuk pemerintahan yang memenuhi ketentuan-ketentuan normatif. Kedua dimensi demokrasi ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga politik demokratis yang dikembangkan di barat selama beberapa abad terakhir ini berdasarkan ide para filosof yang membentuk bangunan teoretis dari sebuah sistem politik demokratis. Kedudukan warga negara dalam UUD 1945 adalah sama tidak ada perkecualiaan, persamaan hak meliputi, hak politik, ekonomi, sosial,budaya, pendidikan dan hukum.

Ada sepuluh pilar demokrasi konstitutional, yakni demokrasi yang berketuhanan, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. (Sanusi, 1984) Demokrasi berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM dengan konsep city state melalui pemilihan umum langsung yang diikuti sekitar 300.000 penduduk. Sammuel P. Huntington menggambarkan perjalanan demokrasi sebagai berikut.

  • Gelombang kesatu mulai abad ke-19 dengan meluasnya hak pilih pada 1890-an (oleh 29 negara). Arus baliknya pada 1922 saat berkuasanya Musolini sebagai presiden Italia sehingga pada 1942 negara demokrasi menjadi 12 negara.
  • Gelombang kedua saat kemenangan sekutu pada Perang Dunia II dan memuncak pada 1962 menjadi 36 negara demokrasi. Arus baliknya tahun 1970 menjadi 30 negara demokrasi.
  • Gelombang ketiga tahun 1974 bertambah 30 negara demokrasi baru, terhitung revolusi politik yang berlangsung di Uni Soviet dan bagian Afrika. Huntington mennjelaskan bahwa gelombang ketiga ini diikuti oleh gelombang keempat pada abad 21.

Prinsip utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Prinsip utama demokrasi menurut Alamudi, yaitu:

  • kedaulatan rakyat;
  • pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  • kekuasaan mayoritas;
  • hak-hak minoritas;
  • jaminan hak asasi manusia;
  • pemilihan yang bebas dan jujur;
  • persamaan di depan hukum;
  • proses hukum yang wajar;
  • pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  • pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya tumbuh berkembang dalam masyarakat tak terkecuali di kalangan petani salak. Saling menghormati dan menghargai sesama petani untuk menyesuiakan harga jual salak merupakan salah satu prinsip demokrasi yang berkembang. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mendapat, memproses serta menjual salak merupakan jaminan tersendiri dalam pembangunan prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak. Seyogyanya perkembangan prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak dapat membawa kesejahteraan kepada petani salak.

  1. 4.    Budaya Demokrasi

Indicator berkembangnya budaya demokrasi adalah sebagai berikut:

Pertisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam budaya demokrasi, setiap warga berhak ikut menentukan kebijakan public seperti penentuan anggaran, peraturan-perauran dan kebijakan-kebijakan public. Namuk oleh karena secara praktis tidak mungkin melibatkan seluruh warga suatu Negara terlibat dalam pengambilan keputusan (sebagaimana halnya pada zaman Ynani Kuno), maka digunakan prosedur pemilihan wakil. Para warga Negara memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.

Para wakil inilah yang diserahi mandar untuk mengelolah masa depan bersama warga Negara melalui berbagai kebijaka dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah demokrasi diberi kewenangan membuat kepuusan melalui mandar yang diperoleh lewat pemilihan umum.

Pemilu yang teratus (regular) memungkinkan partai-partai turut bersaing dan mengumumkan kebijakan-kebijakan alternative mereka agar didukung masyarakat. Selanjutnya warga Negara, melalui hak memilihnya yang priodik, dapat terus menjaga agar pemerintahanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan jika pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka warga Negara dapat mengganti pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal itu sesuai dengan definisi demokrasi sebagai mana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia mengatakan, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pertanyaan berikutnya dalah : pemilu yang bagaimana? Ketika partai-partai komunis berkuasa dieropa timur (1947-1949), pemilihan umum dilaksanakan secara berkala. Para pemilih dijinkan untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara rahasia yang untuk memilih anggota majlis local dan nasional. Di beberapa negarra, para calon majlis bahkan mewakili bebagai macam partai politik. Apakah Negara-negara ini, yangmenyebut dirinya “ demokrasi rakyat”, benar-benar demokrasi? Jawabannya adalah tidak. Negara-negara komunis initelah menyebut sebuah system demokrasi, namun menolak untuk mengakui unsur-unsur lain yang diperlukan agar system itu berjalan secara demokrasi, di antaranya adanya pemilihan umum yang bebas. Pertama-pertama pemilu harus jujur. Pemilihan harus menawarkan kepada para pemilih yang nyata di antarapartai-partai yang menawarkan program-program yang berbeda. Pemilihan harus diawasi oleh petugas yang resmi dan tidak memiliki kepentingan pribadi, yang dapat dipercaya untuk menjamin bahwa tidak seorang pun memebrika suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-suara di hitung secara jujur dan akurat ini jarang terjadi di Negara-negara komunis Eropa timurtempo dulu, dan tidak selalu otomatis diperaktekkan bahkan di Negara-negara barat yang lebih maju.

Akan tetapi, partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima tahunan (pemilu) itu saja. Partisipasi tidak indetik dengan memilih dan dipilih dan dipilih pemilu. Khusus bai rakyat yang dipilih, mereka berhak dan bertanggungjawab menyuarakan aspirasi atau keritik kapan saja terhadap para wakil dan pemerintahan lazim disebut gerakan ekstraparloementer. Hal ini mengingatkan kenyatan bahwa baik pemerintah maupun wakil rakyat yang mereka pilih bias saja membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi mereka. Dalam hal kebijakan yang tidak memihak aspirasi rakyat, misalkanan para wakir sering diam saja. Atau malah kongkalikong dengan pemerintaha. Untuk itu, masyarakat tetap harus tetap mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat pemilu. Inilah yang juga disebut demokrasi parstipatoris.

Kebebasan. Unsure kedua dan bahkan lebih mendasar adalah kebebasan yaitu kebebasan berekpresi, berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV) kebebasan memungkinkan demokrasi berfungsi. Kebebasan memberikan boksigen agar demokrasi bias bernafas kebebasan berekpresi dan memungkinkan segala masalah bias diperdebatkan, memungkikan pemerintahdikritik, dan memungkikan adanya pilihan-pilihan lain. Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi. Kebebasan berserikat memungkinkan orang-orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita-cita politik mereka. Ketiga kebebasanini memungkinkan rakyat mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Media yang bebas ( artinya, media tidak dikembalikan oleh penguasa) membantu rakyat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa media yang bebas dan tanpa kebebasan berekpresi yang lebih luas (melalui percakapan, buku-buku, filem-filem, dan bahakan poster-poster dinding), sering kali sulit bagi rakyat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat keputusan yang berbobot mengenai apa yanag harus mereka pilih demi mencapai suatu mesyarakat yang mereka inginkan.

Supremasi hukum (daulat hukum). Unsur penting lainnya, yang seringkali dianggap sudah semestinya ada di Negara-negara yang tradisi demokrasinya sudah lama, adalah supremasi hukum (rule of law).tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut di atas bertumbuh apabila pemerintah menginjak-injaknya. Pengalaman banyak Negara menunjukan banyak pengerintik dijebloskan kedalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak di antara mereka ditembak mati secara diam-diam oleh agen-agen Negara.

Pengakuan akan kesamaan warga Negara. Dalam demokrasi, semua warga Negara diandaiakan memiliki hak-hak politik yang sama; jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama, akses atau kesempatan yang sama untuk medapatkan ilmu pengetahuan. Tidak seorang pun mempunyai mempunyai pengaruh lebih besar dari orang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Kesamaan disini juga termasuk kesamaan di depan hokum; dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi, semuanya sama dihadapan hukum. Berikut penjelasannya:

Di bidang ekonomi : setiap individu memiliki hak yang sama untuk melakukan usaha ekonomi ( berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidup.

Dibidang budaya budaya : setiap individu mempunyai kesaman dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahar, seni bangunan (arsitektur), dan sebagainya.

Dalam bidang politik : setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas memiliki, menjadi anggota salah satu partai politikbaru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui mekanisme yang disepakati dengan dengan tidak membedakan setatus, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.

Dalam bidang hokum : setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.

Di bidang pertahanan dan keamanan : setiap individu mempunya hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan Negara

Pengakuan akan supremasi sipil atau militer. Budaya demokrasi juga mensyaratkan supremasi sipil atau militer (sipil mengatur militer).

Indikator yang telah dijelaskan di atas dapat mengungkapkan bagaimana budaya demokrasi yang berkembang di masyarakat petani salak. Jaminan hak asasi manusia serta partisipasi rakyat dalam mengolah, memproses dan menjual salak merupakan implementasi bagaimana budaya demokrasi berkembang di masyarakat petani salak.

  1. Definisi Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan dari civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukannya hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Masyarakat madani (civil society) sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah civil society berasal dari bahasa latin, yaitu civitas dei artinya kota Ilahi. Asal kata civil adalah civilization yang artinya peradaban. Civil society secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Masyarakat madani didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting). Kemandirian tinggi terjadi jika berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani secara etimologis memiliki dua arti. Pertama, masyarakat kota karena madani adalah turunan dari kata dalam bahasa Arab, madinah yang berarti kota. Kedua, masyarakat peradaban yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civility atau civilization. Istilah masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari civil society, apabila ditelusuri berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero. Cicero adalah seseorang yang mulai menggunakan istilah societes civilis dalam filsafat politiknya.

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

  1. Ciri-ciri masyarakat madani

Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :

  1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
  2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi :

(1)   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

(2)   Pers yang bebas

(3)   Supremasi hokum

(4)   Perguruan Tinggi

(5)   Partai politik

  1. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
  2. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
  3. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
  4. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
  5. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

  1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
  2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
  3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
  4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja

yang terbatas

  1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
  2. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi

Adapun Nurcholis Madjid memberikan beberapa karekteristik bagi masyarakat berperadaban, masyarakat madani, atau civil society sebagai berikut.

  • Adanya semangat egalitarianisme.
  • Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan keturunan, kesukuan, atau ras.
  • Keterbukaan
  • Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
  • Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.

Sedangkan Muhammad A.S. Hikam menyebutkan bahwa masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Kesukarelaan (voluntary)
  • Keswasembadaan (self generating)
  • Keswadayaan (self supporting)
  • Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara
  • Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

 

Civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi yang di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public). Sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Menurut Hidayat Syarief apabila diaktualisasikan dalam masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, masyarakat madani mempunyai karakteristik sebagai berikut.

  • Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
  • Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.
  • Masyarakat yang menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)
  • Masyarakat yang tertib dan sadar hukum dan direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum.
  • Masyarakat yang memiki kepercayaan diri dan kemandirian.
  • Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif dan penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).

Dari beberapa ciri yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, nampak bahwa bangunan masyarakat madani adalah masyarakat yang ideal. Artinya sebuah masyarakat yang memiliki keberdayaan secara intelektual, sosial dan spiritual, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk maju dan mandiri tanpa intervensi dari negara dengan senantiasa memegang teguh hukum (aturan). Apakah cirri-ciri ini pun muncul dalam masyarakat petani salak di Cineam. Tentu saja ciri-ciri masyarakat madani ini telah muncul di kalangan petani salak. Secara intelektual social dan spiritual mereka mampu hidup untuk saling menghormati dan menghargai. Kehidupan tradisional serta kuatnya nilai-nilai agama khususnya Islam dalam menjalankan kehidupan menjadi pijakan dalam membangun masyarakat madani di petani salak atau masyarakat Cineam.

  1. Pemberdayaan Masyarakat Madani

Secara esensi dibutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan untuk mencapai hasil secara optimal. Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengemukakan tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat madani Indonesia.

  • Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik

Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan daripada demokrasi.

  • Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.

Strategi ini berpandangan bahwa pembangunan demokrasi tidak perlu menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, akan dengan sendirinya timbul civil society yang mampu mengontrol terhadap negara.

  • Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan kedua. Dengan begitu, strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan civil society (masyarakat madani) tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa pada era transisi lebih mementingkan prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target yang paling strategis serta penciptaan pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan, serta mahasiswa adalah mutlak adanya karena mereka mempunyai kemampuan dan sekaligus tokoh utama pemberdayaan tersebut.

Sedangkan menurut Ryas Rasyid, sebuah masyarakat madani (civil society) haruslah mandiri, tidak begitu terntung pada peran pemerintah atau negara. Barangkali, diantara organisasi sosial dan politik yang patut dicatat dan meiliki kemandirian cukup tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang di Indoneisa jumlahnya mencapai ratusan.

Perubahan paradigma yang berorientasi kepada perwujudan masyarakat madani perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan yang secara umum berpangkal pada kurangnya konsistensi dalam memelihara dan menegakkan prinsip serta semangat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, dapat melahirkan ketidakseimbangan antara posisi serta peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara juga pembangunan. Ketidakseimbangan posisi serta peran pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

  • Sistem politik, budaya, dan perilaku politik yang tenggelam dalam kehidupan demokrasi semu.
  • Ditandai dengan matinya oposisi
  • Sikap tabu terhadap perbedaan pendapat
  • Tidak terdapat kontrol sosial
  • Pelaksanaan fungsi legislatif yang tidak bermakna
  • Penegakan hukum yang lemah

Adapun nilai-nilai dasar yang menandai masyarakat madani pada petani salak Cineam, di antaranya sebagai berikut.

1) Ketuhanan

2) kemerdekaan

3) hak azasi dan martabat manusia

4) kebangsaan

5) demokrasi

6) kemajemukan

7) kebersamaan

8) persatuan dan kesatuan

9) kesejahteraan bersama

10) keadilan dan supremasi hukum

11) keterbukaan

12) partisipasi

13) kemitraan

14) rasional

15) etis

16) perbedaan

17) pendapat dan pertanggungjawaban

18) (akuntabilitas).

Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus melekat pada setiap individu dan institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkannya di wilayah Cineam dan Indonesia. Adapun fungsi dari nilai-nilai tersebut di antaranya sebagai berikut.

  • Menjadi pedoman perilaku alam bersikap, berpikir dan bertindak, baik secara individual maupun institusional

Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan dalam membangun Indonesia Baru sebagai landasan perjuangan panjang untuk mewujudkan masyarakat madani

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s